Nama : Ansor Budiman
Nim : 1302045098 (HI B 2013)
Tugas UTS Politik dan Pemerintahan Jepang
Jawaban untuk soal nomor 1
Perubahan-perubahan yang signifikan dalam fase moderen setelah Restorasi Meiji
Akselarasi industrialisasi di Jepang dimulai dari Restorasi Meiji dimana salah satu penyebab utamanya adalah Jepang baru menyadari betapa terkebelakangnya mereka dibandingkan negara-negara lainnya di dunia setelah datangnya Komodor Amerika Serikat Matthew C. Perry yang memaksa Jepang membuka pelabuhan-pelabuhan untuk kapal-kapal asing yang ingin berdagang. Komodor Perry datang ke Jepang menaiki kapal super besar yang dilengkapi persenjataan dan teknologi yang jauh lebih superior dibandingkan milik Jepang saat itu. Para pemimpin Restorasi Meiji bertindak atas nama pemulihan kekuasaan kaisar untuk memperkuat Jepang terhadap ancaman kekuatan-kekuatan kolonial waktu itu. Kata Meiji berarti kekuasaan pencerahan dan pemerintah waktu itu bertujuan menggabungkan "kemajuan Barat" dengan nilai-nilai "Timur" tradisional.[1]
Restorasi Meiji mengakselerasi industrialisasi di Jepang yang dijadikan modal untuk kebangkitan Jepang sebagai kekuatan militer pada tahun 1905 di bawah slogan "Negara Makmur, Militer Kuat.[2]
Restorasi Meiji ini dibarengi degan re-organisasi dalam pemerintahan dan pembaharuan-pembaharuan dalam bidang sosial ekonomi kebudayaan militer pendidikan. Restorasi Meiji inilah sebagai katalis dalam kemajuan Jepang menuju negara industri maju. Keberhasilan Restorasi Meiji ini diakui dunia tidak ada bandingannya di seluruh dunia. Dalam jangka waktu hanya sekitar 30 tahunan telah berhasil membawa Jepang dari negara terisolasi, terbelakang dan tradisional menjadi negara maju yang kompetitif dengan negara-negara barat.
Restorasi Meiji ini juga telah melahirkan tokoh-tokoh yang amat berpengaruh bagi kemajuan Jepang seperti Fukuzawa Yukichi tokoh modernisasi pendidikan Jepang, Dalam era Restorasi Meiji ini ia mampu memberi pengaruh yang amat besar, yang hingga kini mampu menggerakkan masyarakat Jepang untuk mencari ilmu dan terus belajar.[3]
Sedangkan perubahan dalam sisi pemerintahan antaralain :
1. Tenno menjadi kepala negara (bersifat dewa abadi).
2. Dihapuskannya sistem feodalisme.
3. Daimnyo-daimnyo atau bangsawan dirubah kedudukannya dan dijadikan sebagai pegawai negeri dan tanah-tanah yang mereka kuasai diserahkan kepada Tenno.
4. Pemerintahan diatur secara barat dengan adanya kabinet dan parlemen.
5. Disahkannya UUD pada tanggal 11 Februari 1890 oleh Tenno.[4]
Dalam bidang militer pemerintahan yang baru membangun angkatan perangnya secara modern, di mana angakatan darat dipegang oleh keluarga Chosu dan dibuat secara Jerman, dan angkatan Laut dipegang oleh keluarga Satsuma dibentuk secara Inggris. Disamping itu tiap-tiap warga negara yang berumur 20 tahun dikenakan wajib militer dan setelah itu untuk praktek mereka dikirim ke daerah-daerah perbatasan yang berbahaya. Kementerian pertahanan tidak bertanggung jawab kepada parlemen, tetapi kepada Tennno dengan demikiankementerian pertahanan sangat kuat kedudukannya dan akhirnya menjelma menjadi Gunbatsu (pemerintahan dictator militer), Jepang pun memiliki angkatan pertahanan yang kuat karena setengah dari anggaran belanja negara dipergunakan untuk militer.
Bersama dengan modernisasi angkatan perang ini timbul kemabali apa yang dikenal sebagai semangat Bushido sebagai dasar jiwa ketentaraan. Prajurit Jepang harus memegang teguh ajaran Bushido artinya menginsafi kedudukannya masing-masing di dalam hidup ini, mempertinggi derjat dan kecakapan diri, melatih dirinya lahir batin untuk menyempurnakan kecakapannya dalam ketentaraan, memegang teguh disiplin, menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan tanah air sampai titik darah yang terakhir. Mati untuk tenno adalah bentuk mati yang sempurna dan termulia. Bushido inilah yang memberi kekuatan lahir batin kepada tentara Jepang. Akibat dari modernisasi militer ini maka secara otomatis golongan Samurai dihapuskan dan ini menyebabkan timbulnya pemberontakan yaitu pemberontakan Satsuma.
Industri
Hal ini ditempuh dengan melakukan modernisasi pada mesin-mesin produksi yang dibutuhkan bagi modernisasi perusahaan the, sutera, pertanian dan kemudian industri. Mesin-mesin tersebut diekspor secara besar-besaran dari Inggris, berikut ahli-ahli tekniknya didatangkan dari luar negeri terutama Inggris untuk mendirikan pabrik-pabrik, dok-dok dan pusat-pusat listrik. Dengan timbulnya industri timbul juga golongan baru di Jepang yaitu kapitalis baru yang berkuasa di bawah militer.
Restorasi Meiji juga membawa perubahan pada bidang pendidikan, dimana anak-anak Jepang mulai mendapatkan pendidikan secara barat hal yang tidak mungkin terjadi pada masa Shogun. Dalam system baru ini tiap anak yang berumur 6 tahun sudah dikenakan kewajiban belajar dan itu berlaku bagi semua penduduk. Untuk tiap 600 penduduk diadakan 1 sekolah rendah. Negara dibagi menjadi 8 daerah pendidikan, tiap daerah diberi 32 buaj sekolah menengah dan 1 buah universitas.
Hal yang terpenting adalah pengiriman pelajar-pelajar keluar negeri untuk menyempurnakan ilmu pengetahuannya tenatang Barat. Sekembalinya ke Jepang mereka ditugaskan dalam pembangunan dan modernisasi Negara. Hal ini sangat berhasil karena dalam 50 tahun jepang sudah menjadi Negara modern.
Terjadinya perubahan sosial masyarakat Jepang pada masa pemerintahan Meiji cukup merugikan beberapa golongan masyarakat yang terbentuk pada zaman feodal. Salah satunya yaitu golongan samurai. Adanya perubahan sosial tersebut membuat sebagian besar dari mereka terabaiakan pada awal pemerintahan Meiji.[5]
Restorasi Meiji ini tidak akan mampu berjalan jika tidak diimbangi dengan kemampuan dan etos kerja yang baik dari masyarakatnya. Sebuah bangsa tidak akan bisa maju jika tidak ada keinginan dari dalam bangsa itu untuk merubahnya.. Satu keunikan dan keunggulan lain adalah terjaganya nilai-nilai tradisi leluhurnya tetap terjaga dengan baik hingga sekarang. Ini memberikan pelajaran bagi kita bahwa modernisasi bukan berarti merubah pola hidup dan tradisi lama leluhur yang positif dengan budaya barat.
2. Amandemen pasal 9 dan kemungkinan ekspansi Jepang
Pasal 9 Konstitusi Jepang adalah suatu klausul dalam Konstitusi Nasional Jepang yang melarang dilakukannya perang oleh negara. Konstitusi ini mulai berlaku pada 3 Mei 1947, yaitu segera setelah selesainya Perang Dunia II. Dalam naskahnya, negara secara resmi menolak perang sebagai suatu hak kedaulatan dan melarang penyelesaian sengketa internasional melalui penggunaan kekuatan. Pasal tersebut juga menyatakan bahwa, untuk mencapai tujuan-tujuan ini, angkatan bersenjata dengan kesanggupan untuk berperang tidak akan dipertahankan.[6]
Menurut Panglima Tertinggi Sekutu Douglas MacArthur, ketentuan tersebut diusulkan oleh Perdana Menteri Kijūrō Shidehara, yang "menginginkannya untuk mencegah setiap bentuk kemiliteran bagi Jepang - dalam bentuk lembaga militer apapun".[7] Pandangan Shidehara ialah bahwa menahan (retensi) persenjataan akan "tidak bermakna" bagi rakyat Jepang di era pasca perang. Hal tersebut karena setiap kondisi militer sesudah perang yang berada di bawah standar tidak akan mendapatkan penghargaan masyarakat, dan bahkan akan membuat masyarakat terobsesi pada tujuan untuk mempersenjatai kembali Jepang.[8]Shidehara mengakui peranannya dalam memoarnya Lima Puluh Tahun Diplomasi (Gaikō Gojū-Nen) yang diterbitkan pada tahun 1951, di mana ia menceritakan bahwa ide tersebut datang padanya ketika sedang naik kereta api ke Tokyo. MacArthur sendiri membenarkan peranan Shidehara pada beberapa kesempatan.
Menurut saya adalah wajar untuk jepang melakukan amandemen pasal 9 karena jika kita melihat melalui paradigma realis saat ini tengah terjadi arm race diwilayah Asia Timur khusunya. Sebagaimana kita ketahui di Asia Timur belum mempunyai regionalisme yang kuat dan terdapat negara-negara seperti Korea Utara, Rusia, Cina dan Korea Selatan saat ini juga sudah memacu perkembangan militernya namun tidak bisa dipungkiri hal ini jugalah yang menjadikan security dilema untuk Jepang adalah keharusan untuk Jepang meningkatkan pertahannya namun yang saya tekankan disini dalam amandemen tersebut harus ditekankan tujuannya adalah untuk perdamaian internasional.
Kemungkinan Jepang untuk menjadi ekspansif sangat kecil menurut saya karena rezim saat ini berbeda dengan era perang dunia I atau perang dunia II saat ini telah ada PBB dengan Dewan Keamanannya yang selalu mengontrol dan mengawasi perkembangan seluruh negara didunia ditambah lagi era globalisasi media sekarang dimana suatu kabar akan tersiar sangat cepat dan terbuka ditambah lagi dengan pasar bebas dimana Jepang dapat berinvestasi dinegara lain maupun menjalin hubungan-hubungan ekonomi yang menguntungkan tanpa melakukan ekspansi.
3. Hubungan antar Institusi di Jepang
Dalam membahas hubungan antar Instuisi di Jepang (dalam arti luas) berarti membicarakan hubungan antar sub-sistem pemerintahan, yang meliputi semua lembaga-lembaga negara atau alat-alat perlengkapan negara yang ada pada suatu negara itu, untuk mencapai tujuan tertentu (tujuan negara) misalnya hubungan antara lembag-lembaga eksekutif, legislatif dan yudisiil. Sedangkan Hubungan antar intitusi dalam sistem pemerintahan dalam arti sempit, hanya membicarakan hubungan antar lembaga eksekutif dan lembaga legislatif dalam suatu negara.
Dengan demikian membicarakan sistem pemerintahan Jepang (dalam arti luas) berarti membicaraka hubungan antar organ-organ negara atau lembaga-lembaga negara yang ada di Jepang (dalam supra struktur politik), yaitu antar :
- Lembaga Eksekutif (Executive), yaitu Cabinet (Dewan Menteri) yang dimpin oleh Perdana Menteri.
- Lembaga Legislatif (Legislature), yaitu National Diet(Parlement Nasional).
- Lembaga Judisiil (judiciary), yaitu Supreme Court (Mahkamah Agung).
Jepang menganut sistem pemerintahan parlementer, oleh karena itukekuasaan lembaga –lembaga negara tersebut tidak terpisah, melainkan terdapat hubunan timbal balik yang sangat erat. Hal ini berbeda dengan sistem pemerintahan presidensial murni, yang didalamnya terdapat pemisahan kekuasaan secara tegas (separation of power) antara lembaga negara yang ada (misalnya: Sistem pemerintahan Amerika Serikat).[9]
Sistem pemerintahan Jepang (dalam arti luas) menurut konstitusi 1947 dapat digambarkan sebagai berikut :
Penjelasan :
a. Kabinet dapat membubarkan Parlemen (tetapi hanya Majelis Rendah/House of Councellors).
b. Parlemen mengangkat/menunjuk Perdana Menteri (harus orang sipil dan harus dari anggota Parlemen /Diet)
c. Mahkamah Agung mengawasi Kabinet dalam melaksanakan Konstitusi 1947
d. Kabinet menunjuk Ketua Mahkamah Agung dan Hakim Agung
e. Mahkamah Agung mengawasi jalannya/pelaksanaan tugas-tugas Parlemen (misalnya dalam pembuatan Undang-Undang).
f. Impeachment, yaitu dapat memanggil Mahkamah Agung memepertanggungjawabkan perbuatannya, atau dapat menuduh Mahkamah Agung tidak melaksanakan tugasnya dengan baik.
Dari bagan tersebut di muka, terlihat jelas bahwa terdapat hubungan timbal balik (saling mengawasi ) antara lembaga-lembaga negara Jepang.[10]
Hubungan antar institusi di Jepang berdasarkan sistem pemerintahan Jepang dimanat tidak bisa lepas dari sistem politiknya, karena sistem pemerintahan merupakan bagian dari sistem politik. Dalam pelaksanaan sistem pemerintahan terdapat masukan (input) yang berasal dari keinginan-keinginan masyarakat (infra struktur politik). Proses pengambilan keputusan, dan keluaran (out put) berupa kebijakan umum (public policy) yang berwujud keputusan –keputusan politik yang bersifat nasional, regional maupun internasional. Dengan demikian sistem politik dan sistem pemerintahan akan sangat mempengaruhi Jepang dalam membuat kebijakan nasional, Regional, maupun internasional.
Sumber & Refrensi
[1] Hunt, Lynn, Thomas R. Martin, Barbara H. Rosenwein, R. Po-chia Hsia et al.. The Making of the West, Peoples and Cultures. Vol. C. 3rd ed. Boston: Bedford/ St. Martin's, 2009. 712-13.
[2] Wikipedia 2015. “Restorasi Meiji” Wikipedia Web. Acessed April 2, 2015 http://id.wikipedia.org/wiki/Restorasi_Meiji
[3] KELAS A PENDIDIKAN SEJARAH JURUSAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL FKIP UNIVERSITAS JEMBER 2012 “Jepang-Restorasi Meiji“ Blogspot.com Web. Acessed April 2, 2015 rennymaniez.blogspot.com/2012/06/jepang-restorasi-meiji.html.
[4] Ibid.
[5] Ibid.
[6] Wikipedia 2015. “Pasal 9 Konstitusi Jepang” Wikipedia.org Web. Acessed April 2, 2015 http://id.wikipedia.org/wiki/Pasal_9_Konstitusi_Jepang
[7] Douglas MacArthur, Reminiscences(1964), hlm. 302.
[9] Yustisia 1992. “MENGENAI SISTEM POLITIK DAN SISTEM PEMERINTAHAN JEPANG” No 22/1992. ISSN 0852-094, JUNI-AGUSTUS 1992
[10] Ibid.
0 Response to "Tugas UTS Politik dan Pemerintahan Jepang"
Posting Komentar