Sistem peradilan dan perbedaannya ditingkat Federal dan Negara Bagian

Nama   : Ansor Budiman

Nim     : 1302045098

Tugas Politik dan Pemerintahan Australia

Sistem peradilan dan perbedaannya ditingkat Federal dan Negara Bagian

Sistem Peradilan Australia

Australia mengimplementasikan hukum Inggris termasuk common law (Anglo Saxon) dan statute law  Sistem ini Mula-mula berkembang di negara Inggris, dan dikenal dengan istilah Common Law atau Unwriten Law (hukum tidak tertulis). Sistem hukum ini dianut di negara-negara anggota persemakmuran Inggris,  Sistem Anglo-Saxon adalah suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya.[1]Meskipun sebelum koloni Inggris datang sudah ada suku Aborigin, namun kepemilikan suku Aborigin atas Australia tidak diakui dan hukum adatnya dianggap tidak berlaku ini ini didasarkan pada konsep hukum internasional temporer yang mana penduduk asli yang suka mengembara dengan tidak memiliki sistem hukum ataupun organisasi politik yang jelas. Penggunaan doktrin terra nullius pada kasus Australia tetap berlangsung hingga pada tahun 1992 mayoritas anggota High Court menolak gagasan bahwa Australia pada praktiknya tidak ditempati dan tanpa penghuni ataupun tidak memiliki sistem hukum ketika Armada Pertama tiba di Australia[2]

Kewenangan Judikatif di Australia

Didalam Konstitusi Australia Chapter 3 (section 71-80) yang terdapat dalam konstitusi Australia menentukan kekuasaan judikatif. Dalam section 71, kekuasaan judikatif adalah ditangan High Court of Australia, sebagai mahkamah agung federal yang terdiri dari tiga hakim, dan dalam pengadilan federal lainnya yang dibentuk oleh Parlemen Federal. High Court menggunakan yurisdiksinya baik ditingkat pertama maupun banding. Pada tingkat pertama adalah berkenaan dengan masalah-masalah tertentu yang telah jelas, termasuk perselisihan antara pemerintah negara bagian yang satu dengan negara bagian lainnya dan negara bagian dengan Commonwealth. Ection 76 menyatakan bahwa High Court memiliki kewenangan terkait dengan masalah penafsiran konstitusi. Kewenangan ini tidak dapat diserahkan kepada pengadilan lainnya. Selain itu, menurut section 73, kewenangan High Court adalah untuk menangani banding yang telah didengar kasusnya oleh seorang hakim tunggal pada pengadilan pertama dan oleh pengadilan federal lainnya dan oleh mahkamah agung negara bagian. High Court merupakan pengadilan banding akhir di Australia.

Struktur Pengadilan di Australia

Semua yurisdiksi di Australia telah jelas dalam suatu hirarki peradilan. Ada sembilan yurisdiksi di Australia, masing-masing memiliki hirarkinya sendiri. Berdasarkan konstitusi, mahkamah agung di negara bagian diberikan wewenang untuk menangani kasus-kasus federal.

The High Court of Australia menempati hirarki tertinggi dalam hirarki federal maupun negara bagian. Akan tetapi, tak ada kasus yang diajukan banding ke High Court yang berasal dari pengadilan federal ataupun negara bagian kecuali sejak awal kasus tersebut masuk dalam yurisdiksi High Court berdasarkan section 75 (v) sebagaimana yang diatur dalam konstitusi. Permohonan banding pada High Court yang datang dari Federal Court atau dari salah satu mahkamah agung negara bagian yang memiliki wewenang menangani kasus-kasus federal dapat terjadi hanya dengan ijin dari High Court saja. Demikian juga, permohonan banding yang berdasarkan keputusan mahkamah agung negara bagian pada kasus-kasus di wilayah negara bagian dapat diajukan ke High Court dengan seijin High Court saja.

Sampai dengan pengesahan the Australia Act pada tahun 1986, masih dimungkinkan untuk mengajukan banding dari mahkamah agung negara bagian berkenaan dengan kasus yurisdiksi negara bagian kepada Judicial Committee of the Privy Council di London. Akan tetapi, banding dari High Court kepada Privy Council berkenaan dengan masalah yurisdiksi federal dan teritori dihapus pada tahun 1968 dan terkait dengan masalah yurisdiksi negara bagian dihapus pada tahun 1975.

Selain pengadilan-pengadilan tersebut di atas, tiap yurisdiksi memiliki sejumlah tribunal (majelis) yang mendukung kerja pengadilan. Tribunal tersebut menangani berbagai macam kasus khusus.

Di Australia Prosedur yang dijalani untuk mengamandemen suatu konstitusi sangatlah rumit dan dilakukan dengan dua tahap. Pertama, usulan amandemen harus dilakukan dengan suara mayoritas baik dalam Senat maupun House of Representative. Kedua, usulan tersebut harus diajukan sebelum referendum. Agar konstitusi dapat diamandemen, tidak saja referendum mendapatkan dukungan mayoritas dari pemilihan umum nasional, namun juga harus mendapatkan dukungan dari mayoritas negara bagian. Kesulitan dalam memenuhi persyaratan tersebut di atas telah membatasi jumlah amandemen konstitusi yang disahkan.

Berdasarkan section 72 dalam konstitusi, hakim High Court, hakim Federal Court, dan hakim Family Court diangkat oleh gubernur jenderal Executive Council. Sebelum penunjukan dilakukan untuk mengisi kekosongan dalam High Court, gubernur jenderal Commonwealth harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan gubernur-jenderal masing-masing negara bagian. Hakim High Court dan hakim Federal Court, dan hakim Family Court dipilih dari para profesional hukum berpengalaman.[3]

Rapat Pleno Hakim, Court Rules, dan Practice Notes

Selain melalui komite, para hakim Pengadilan Federal juga berkontribusi terhadap jalannya roda organisasi melalui rapat pleno hakim yang diselenggarakan 2 kali dalam 1 tahun, yaitu di akhir Maret dan akhir Agustus. Biasanya rapat bertempat di kota-kota yang mudah dijangkau demi alasan efisiensi. Rapat hakim khusus di luar itu juga bisa diadakan untuk membahas isu-isu spesifik yang urgen. Untuk rapat khusus ini, lokasi selama ini adalah Adelaide karena letaknya paling strategis untuk mengumpulkan hakim dari seluruh penjuru Australia. Hal-hal seputar fungsi pokok Pengadilan Federal juga diulas di dalam rapat. Selain soal perkara banding, juga soal peraturan-peraturan (rules) pengadilan, dan pedoman praktek (practice notes) yang akan dikeluarkan pengadilan. Rules dan pratice notes biasanya dihasilkan dalam rapat pleno hakim ini. Rules dan practice notes adalah pedoman yang dikeluarkan pengadilan untuk melengkapi UU, mengisi kekosongan hukum acara, yang diarahkan terutama pada profesi hukum.

Perbedaan sistem peradilan ditingkat Federal dan Negara Bagian

Sistem peradilan di Australia cukup rumit, dan itu biasa bagi negara yang berbentuk federasi, seperti halnya Amerika Serikat. Ada pemisahan yang cukup tegas antara sistem di tingkat federal (pemerintahan pusat, atau di Australia disebut sebagai commonwealth) dan di tingkat negara bagian (pemerintahan regional, yang lazim disebut sebagai state terrritory). Meski terpisah, namun terdapat satu lembaga peradilan di level nasional yang mengatasi sekaligus menarik garis pemersatu antara kedua sistem tersebut, yaitu Mahkamah Agung (yang uniknya, di Australia disebut sebagai High Court, bukan Supreme Court). Umumnya hanya perkara hukum terpilih, yang punya implikasi terhadap prinsip-prinsip hukum dasar, yang bisa berujung ke High Court.[4]

Di negara bagian sendiri, lembaga peradilan tertingginya adalah Supreme Court. Di bawahnya terdapat intermediate court, yang secara resmi dinamakan County/District Court. Di bawahnya lagi terdapat Magistrate Court. Di sini pengadilan memeriksa dan memutus semua perkara yang diatur dengan hukum negara bagian, yang bisa berupa perkara perdata, pidana, dan lainnya.[5]

Adapun di tingkat federal, terdapat Pengadilan Federal Australia (Federal Court of Australia) yang menangani perkara-perkara perdata berskala nasional, dan Pengadilan Keluarga Australia (Family Court of Australia) yang menangani perkara-perkara hukum keluarga. Di bawah keduanya terdapat Federal Magistrate Court yang dalam waktu dekat akan diubah namanya menjadi Federal Circuit Court.  Untuk tetap mempertahankan kewenangan judisial pada High Court, section 71 memberikan wewenang pada Federal Parliament untuk membentuk pengadilan federal dan tetap mengawasi pengadilan dalam yurisdiksi federal. Karena itu Federal Parliament telah memberikan kewenangan kepada mahkamah agung di negara bagian namun dengan yurisdiksi federal serta menetapkan sistem peradilan federal. Federal Court di Australia, dibentuk berdasarkan the Federal Court of Australia Act 1976 (Cth), yang dimaksudkan untuk menyelesaikan perselisihan yang muncul dalam menerapkan undang-undang federal, terutama dalam kasus-kasus kepailitan pada bank, perdagangan, hukum administrasi, dan hukum perburuhan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun banding. Section 71 dalam undang-undang pengadilan federal meliputi the Family Court of Australia, yang dibentuk berdasarkan the Family Law Act 1975 (Cth), dan the Federal Magistrates Act 1999 (Cth). Antara Maret 1994 hingga Mei 1997, terdapat pula the Industrial Relation Court (pengadilan hubungan industrial) di Australia, namun yurisdiksi pengadilan ini kemudian diberikan kepada Federal Court.

Di Australia terdapat Australian Capital Territory terletak di wilayah Australia paling timur. Hukum asli ACT berbeda secara historis dan politik. Sumber hukum AT adalah parlemen dan common law. Secara geografis ACT masuk dalam wilayah New South Wales. ACT dinyatakan sebagai wilayah federal pada 1 Januari 1911. Pada tahun 1913 Canberra secara resmi sebagai ibukota. Parliament House pemerintah federal pindah dari Melbourne ke Canberra pada tahun 1928.. ACT hanya memiliki satu legislator, yaitu Legislative Assembly, yang tugasnya baik membuat undang-undang dan menyetujui undang-undang yang diserahkan. The Legislative Assembly memiliki tujuhbelas anggota terpilih dimana Inggris tidak termasuk didalamnya. Samahalnya dengan Northern Territory dan Tasmania, ACT memiliki sistem peradilan dua tingkat, yaitu Supreme Court dan Magistrates’ Courts. Selain itu, terdapat pula sejumlah tribunal yang dijalankan diseluruh ACT[6].

Berdasarkan Schedule 1 of the Seat of Government Acceptance Act (1990) Cth, the Commonwealth of Australia dan Negara bagian New South Wales sepakat bahwa negara bagian tunduk pada commonwealth. Berdasarkan the Seat of Government (Administration) Act of 1910, tak ada tanah kerajaan dalam ACT yang dapat dijual demi peruntukan perkebunan ataupun pemilikan pribadi, kecuali menurut kontrak yang dibuat, atau hak untuk tersebut, yang ada sebelum 1910 dan kecuali untuk tujuan melaksanakan hak yang ada sebelum undang-undang Negara Bagian New South Wales 1910 tetap dilaksanakan dalam teritori.. Pada tahun 1994, ACT Legislative Assembly mengesahkan Domestic Relationship Act, yang mengakui hubungan domestik selain dari pernikahan. Suatu hubungan domestik diartikan sebagai “hubungan (selain pernikahan yang sah) antara dua orang dewasa di mana satu pihak mengikatkan dirinya baik finansial maupun personal pada pihak lainnya, dan termasuk pula pernikahan secara de facto.” Jadi, hubungan homoseksual, dan hubungan non-seksual menurut undang-undang ACT adalah dilegalkan.

---

[1] Hendry AP 2012 Sistem “Hukum Civil Law dan Common Law “ Blogspot.com Web. Acessed April 29, 2015http://hendyyap-law.blogspot.com/2012/12/sistem-hukum-civil-law-dan-common-law.html.

[2] Gatot Sugiharto 2008 “Sistem Hukum Australia” Blogspot.com Web. Acessed April 29, 2015  http://wwwgats.blogspot.com/2008/12/sistem-hukum-australia.html.

[3] Ibid.

[4] Binziad Khadafi “Opini Tata Kelola Pengadilan Federal Australia”  Mahkamahagung.go.id  Web. Acessed April 29, 2015 http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/liputan-program-magang/393-opini-tata-kelola-pengadilan-federal-australia.html

[5] Ibid.

[6] Ibid