Bising Komunikasi Jelang Pilkada DKI Lely Arrianie ;   Dosen Komunikasi Politik Universitas Bengkulu; Ketua Program Magister Ilmu Komunikasi Universitas Jayabaya Jakarta

                                                   KORAN SINDO, 18 Juni 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Suhu politik di DKI sedang memasuki turbulensi disebabkan masih gamangnya partai politik melirik siapa calon penantang petahana yang pantas diusung. Hal itu menyebabkan isu apa pun tentang petahana menjadi seksi, menjadi trending topic media sosial, yang seolah bisa mengalahkan isu terorisme, korupsi, dan amburadulnya kerja para politisi. Arus komunikasi politik di DKI pun serta-merta jauh lebih bising seirama isu reklamasi. Aroma politik menyusup ke bilikbilik kekuasaan yang tengah menunggu penentuan, tentang siapa saja nama yang akan bersiap masuk dalam arena pertandingan pergantian kepemimpinan di DKI Jakarta. Para komunikator profesional dan politisi, aktivis, jurnalis peliput siaran politik, serta- merta mengejar isu ini sebagai bagian untuk menata komentar politik yang menempatkan mereka untuk berdiri di antara banyak kepentingan politik yang dipersiapkan untuk menyambut Pilkada 2017 mendatang. Serta-merta pertarungan argumentasi antara yang pro dan kontra bermunculan di media (terutama media sosial). Sambil berdiskusi dengan mahasiswa saya yang juga seorang penggiat media, dia mengatakan, “Sepertinya apa yang terjadi di DKI sedikit banyak punya analogi dengan apa yang dikatakan Chomsky ya bu ?” Analogi yang dimaksud bisa menjadi perumpamaan itu adalah apa yang menjadi bagian dari yang pernah dikaji Noam Chomsky dalam bukunya Manufacturing Consent tentang keterlibatan negara adikuasa dengan dalih menegakkan demokrasi. Kelompok pendukung dianggap sebagai teman sementara yang tidak dilabeli sebagai axis of evil . Mesin Komunikasi Akhir-akhir ini rasanya kita cukup prihatin pada persuasi yang sublimasi seperti yang pernah ditemukan oleh Vance Packard melalui karya Hidden Persuaders. Betapa Packard menyingkap tabir kekuatan yang begitu potensial dari media untuk mengendalikan rakyat dan memasuki pikiran orang yang sedang istirahat dan tidak sadar, sehingga tidak terkendalikan oleh kemauan maupun pemahaman yang terbuka dari individu yang bersangkutan. Saat ini pembelahan itu sangat kentara. Siapa pun orang yang ada pada posisi mengkritik Ahok maka kelompok haters Ahok akan memujanya. Sementara mereka ini bagi komunitas lovers tentu saja akan dinilai sebagai axis of evil. Dan dua-duanya tentu saja berjuang mencari pembenaran lewat media yang disebut Packard, terutama media sosial, siapa pun yang memiliki alur dan akses yang lebih besar terhadap media, maka kelompok itulah pemenangnya. Meski kemenangan itu sekedar “semu”, mindset publik juga dipengaruhi melalui penyesatan informasi. Karena itu dengan kritis Van Dijk selalu mengingatkan: “Akses dan kekuasaan yang besar bisa mengarahkan wacana ke arah mana saja, informasi bisa menjadi misinformasi dan disinformasi”. Dunia media seperti ditangkap dengan kesadaran yang rendah, pragmatisme awak media disambut manis oleh pragmatisme pembaca dan pendengar. Padahal, sifat komunikasi bermedia dan terutama media sosial, efeknya jelas lebih dimungkinkan dari informasi yang disebarkan. Tetapi karena pragmatisme dan kecerdasan tidak paralel, maka jadilah semua informasi itu dimakan mentah-mentah. Alhasil, kebingungan informasi dan penyesatan fakta itu justru terlahir dari pengguna media itu sendiri. Situasi diperparah dengan banyaknya pemain media yang terjebak dalam koalisi, menjadi persis seperti koalisi partai politik. Industri media juga lebih dominan ditentukan oleh mekanisme pasar, meski kebal dari kontrol penguasa, tetapi tetap kebanyakan tidak cerdik memosisikan diri ke dalam keberpihakan yang semestinya pada kepentingan publik. Sehingga elite politik dan penguasa atau calon-calon penguasa baru berlomba-lomba bertingkah laku politik ala dinamika yang diinginkan media. Begitu menyesuaikan diri dengan format industri media (apalagi sejak booming media sosial), mereka memanfaatkan media itu sebagai sarana branding politik yang seolah mampu menempatkan mereka menjadi sasaran empati publik, alih-alih malah menyesatkan informasi publik. Jadi, karena media begitu disetir oleh mekanisme pasar, para aktor dan pendukungnya pun beramai-ramai membuka diri bagi masuknya isu-isu yang mempunyai nilai berita dari industri media. Parahnya bahkan ada media yang menentukan pilihan berita berdasarkan trending topic di media sosial. Pilihan menonton dan pembaca media pun tidak lagi didasarkan pada rasionalitas pilihan atas berita, melainkan ditelan mentah-mentah dan dengan serta-merta mengungkapkan kembali respons atas pemberitaan itu dengan tanpa jeda. Sehingga hal ini tentu saja sangat membantu para lovers atau pendukung tokoh politik tertentu untuk melakukan adaptasi ke publik melalui media terutama media sosial, sejenis “reifikasi “ sifatnya. Bisa juga sebagai selling point bagi publik yang masih dianggap sebagai penentang. Sehingga tidak heran kebijakan dirancang untuk menarik dan mengelola atensi media dan membuat media membantu menunjukkan identitas yang diinginkan kepada publik, adaptabilitas semacam ini tentu saja disambut berbeda bagi para penentang. Bagi para penentang, tentu saja yang tersajikan ke publik itu akan disambut dengan upaya mendiskreditkan posisi hegemoni tokoh yang bersangkutan. Apa pun masalahnya, peringatan Chomsky akan perumpamaan campur tangan negara adikuasa dalam ritme media di jelang Pilkada DKI sepatutnya menjadi pertimbangan para calon penguasa yang “berambisi” untuk mengambil alih kepemimpinan di DKI. Pilkada yang akan digelar juga harus menjawab concern keinginan pemilih di DKI, yang tentu saja sudah sangat rasional dibandingkan dengan tipologi pemilih di daerah pemilihan lain di tanah air ini. Partai-partai yang memenuhi persyaratan untuk mengusung bakal calon pun harus cerdik menempatkan diri di media dan media sosial. Seperti yang diingatkan oleh Lees-Marshment dalam tulisannya tentang “Market Oriented Party “ (MOP). Bahwa seperti halnya media maka partai politik pun perlu beradaptasi dengan selera pasar dan kebijakan adaptifnya, terutama untuk menentukan calon yang akan diusungnya bisa menjadi selling point dalam rangka memenangkan perhatian media dan media sosial, sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pemilih. Meski kita masih meramalkan bahwa bising komunikasi politik itu tak akan usai, dia akan menjadi jeda atau tidak. Itu akan sangat ditentukan dengan seberapa besar kapabilitas calon yang akan menantang petahana. Jadi bukan sekadar popularitas, melainkan lebih pada hitungan elektabilitas. ●