Titik Balik Polri? Muradi ;   Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan Unpad Bandung

                                                    KORAN SINDO, 01 Juli 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Kinerja kepolisian akan selalu segaris lurus dengan ekspektasi publik. Apa yang menjadi harapan publik, kepolisian akan berupaya merealisasikannya dalam bentuk program dan peran yang melekat. Bayley (1996) bahkan menggarisbawahi bahwa akan terjadi anomali apabila ekspektasi publik tidak mampu dijalankan oleh kepolisian secara terstruktur. Anomali kepolisian tersebut di antaranya penolakan publik atas setiap aktivitas pemolisian yang dilakukan di wilayahnya. Pada derajat tertentu, bahkan anomali kepolisian tersebut berada pada taraf melakukan perlawanan atas personel kepolisian yang tengah bertugas salah satunya melakukan penyerangan atas personel kepolisian yang tengah bertugas. Hal yang kurang lebih sama terjadi saat Presiden Jokowi mengajukan nama Komjen Tito Karnavian sebagai calon tunggal kapolri menggantikan Badrodin Haiti yang akan memasuki masa pensiun. Anomali kepolisian dalam bentuk yang berbeda terjadi dengan harapan yang kepada kepala BNPT tersebut yang diyakini akan mampu membersihkan dan menjadikan Polri sebagai lembaga yang berkinerja bagus dan bersih dari praktik penyimpangan. Penekanan anomali kepolisian ini terletak pada harapan publik yang begitu besar kepada Tito Karnavian dan seolah mengabaikan dinamika internal yang ada di Polri. Harapan yang besar publik, jika tidak mampu dijalankan secara efektif, akan berbalik pada sikap skeptis masyarakat kepada Polri. Hal ini terbuka manakala konsolidasi internal Polri tidak lekas dilakukan. Terlepas dari itu, harus diakui bahwa figur Tito Karnavian oleh publik dianggap mewakili keresahan masyarakat atas dinamika dan kinerja Polri selama ini. Kontroversi lompat angkatan yang berkembang dan mengiringi pencalonan mantan kapolda Metro Jaya tersebut tidak cukup mampu menahan laju lulusan Akpol 1987 tersebut untuk menduduki posisi puncak di Polri. Pada pencalonan Tito pula, dalam 17 tahun terakhir, nada positif dan optimistis publik atas Polri menguat. Publik sementara mengesampingkan sejumlah pekerjaan rumah yang menjadi beban Polri, publik juga mengabaikan untuk sementara waktu prilaku menyimpang sejumlah oknum anggota Polri. Keyakinan publik sangat tinggi bahwa hal tersebut akan dapat dituntaskan oleh Tito saat yang bersangkutan telah definitif menjabat sebagai kapolri. Optimisme dan nada positif publik atas pencalonan Tito Karnavian harus dapat dijadikan titik balik bagi Polri untuk menjalankan peran dan fungsinya lebih baik di usianya yang ke-70 tahun ini. Sejauh hal tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik, citra buruk Polri yang berkembang dan bersemayam di publik dapat diubah menjadi baik secara bertahap. Memang terkesan simplistis, namun sebagaimana penekanan Hinton Mercedes (2006) bahwa citra baik atau buruk kepolisian bergantung pada sejauh mana kepolisian memanfaatkan dinamika di masyarakat. Langkah tersebut juga berdasarkan pada pijakan langkah dan niat baik dari internal kepolisian dalam menata kelola harapan publik agar citra baik kepolisian. Ada empat momentum terkait titik balik citra Polri di masyarakat. Pertama, momentum ekspektasi publik berkaitan dengan diajukannya Tito Karnavian oleh Presiden dan disetujui oleh DPR menjadi kapolri baru. Ekspektasi publik dengan nada positif ini bagian dari momentum baik yang harus dimanfaatkan secara efektif. Momentum kedua adalah sokongan eksekutif dan legislatif yang tidak terbelah. Bila mengacu pada pemilihan kapolri yang tidak bulat pada 2015, pada 2016 ini relatif antara eksekutif dan legislatif selaras. PDI Perjuangan yang diperkirakan akan keras menolak Tito bahkan mengamankan mantan kapolda Papua tersebut. Ada optimisme dari kedua lembaga tersebut berkaitan dengan pengajuan Tito menjadi kapolri baru. Momentum ketiga adalah membangun komitmen di internal Polri untuk mewujudkan Polri yang profesional dan mandiri. Sejauh ini prediksi banyak pihak akan terjadi gejolak di internal akibat pilihan Presiden Jokowi pada Tito untuk menjadi kapolri baru tidak terbukti. Ada kedewasaan politik dan jiwa besar dari sejumlah perwira tinggi yang kehilangan kesempatan begitu Tito diajukan namanya ke DPR untuk persetujuan DPR. Momentum ini baik bagi Tito, jika nanti definitif diangkat menjadi kapolri untuk menjaga agar suasana ini dapat tetap dijaga agar Polri di bawah kepemimpinannya nanti dapat makin memperkuat konsolidasi. Momentum keempat adalah Ulang Tahun Ke-70 Polri. Momentum ini bisa dimaknai dua hal yakni, pertama, berkaitan dengan kedewasaan Polri sebagai institusi yang bertanggung jawab pada Keamanan Dalam Negeri (Kamdagri). Kedewasaan tersebut dibuktikan dengan mengefektifkan pelayanan prima dan membangun citra baik Polri di mata publik. Makna kedua adalah dianggap sebagai kesiapan Polri untuk tinggal landas menjadi institusi dengan penguatan pada pengembangan organisasi, dan pembentuk personel yang tangguh dan unggul dalam menjalankan peran dan fungsinya. Konsekuensi dari makna yang kedua ini adalah internal Polri tidak lagi mempermasalahkan siapa yang akan memimpin Polri selama komitmennya untuk bangsa dan negara serta institusi dijalankan dengan teguh. Maka itu, keutamaan dari Polri adalah menjalankan peran dan fungsinya secara optimal. Hal ini akan membangun persepsi positif publik kepada Polri. Dengan empat momentum tersebut di atas, rasanya tidak terlalu sulit bagi Polri untuk dapat mewujudkan perpolisian yang profesional dan mandiri. Apalagi figuritas kepemimpinan Polri juga menjadi garansi bagi publik bagi optimalisasi peran dan fungsi untuk sepenuhnya menjadi bagian dari ekspektasi publik. Sejauh pimpinan Polri mampu menjaga empat momentum tersebut di atas, titik balik Polri untuk menjadi kepolisian yang dicintai warganya dapat direalisasikan. Sebaliknya, jika empat momentum tersebut menguap tidak terjaga, anomali kepolisian bisa saja makin menguat dan lebih parah dibandingkan saat ini, pekerjaan pimpinan Polri harus lebih ekstra. Setidaknya berupaya merealisasikan janji dan program yang telah dibacakan pada saat uji kelayakan di DPR. Dengan begitu, peluang untuk terus memperbaiki citra Polri tetap terbuka. Selamat Ulang Tahun Ke-70 Polri! ●