Mengkloning Ahok-Risma Tri Marhaeni P Astuti ;   Guru Besar Antropologi Unnes Semarang; Pengamat Pendidikan dan Sosial Politik

                                             SUARA MERDEKA, 23 Agustus 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

”Ibu, kalau orang Jakarta tidak mau memilih Ahok, kirim saja ke sini, kami siap memilihnya…” DARI sisi kepentingan personal, saya tidak punya hak pilih dan tak terkait apa pun dengan Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Maka sebenarnya boleh saja saya tidak peduli, namun ternyata hati dan tangan ini terasa gatal, tak bisa untuk tidak peduli. Tiap hari membaca dan mendengar pemberitaan tentang hiruk pikuk Pilgub DKI, suka tidak suka akhirnya menyita perhatian saya sebagai anak bangsa. Tanpa bermaksud membela siapa pun, menghakimi siapa pun atau kelompok mana pun, tulisan ini hanyalah ungkapan suara hati sebagai rakyat yang merasa heran. Ketika sebagian besar masyarakat Jakarta menjagokan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok selaku petahana, semakin kuat pulalah gelombang tekanan dari berbagai pihak untuk menghentikan langkahnya. Suatu hari saya datang ke sebuah daerah di Sumatera — yang jelas bukan Bangka Belitung daerah asal Ahok –, sopir taksi yang mengantar dengan bersemangat bertanya apakah saya orang Jakarta? Saya jawab saja sekenanya, ”Iya”. Dan, dengan berapi- api dia bilang, ”Ibu, kalau orang Jakarta tidak mau memilih Ahok, kirim saja ke sini, kami siap memilihnya…” Itu tentu logika sederhana dari representasi rakyat yang merindukan pemimpin seperti Ahok. Tak hanya sekali itu saya mendengar ungkapan yang sama dari beberapa orang meskipun dengan bahasa yang berbeda. Ternyata, di tataran elite politik dan penentu kebijakan, suasananya lebih hiruk pikuk. Bukan ramai mendukung, melainkan sibuk mencarikan musuh untuk Basuki Tjahaja, sampai pada kesibukan mencari celah menghentikan langkahnya. Mulai dari pernyataan bahwa tidak ada partai yang bersedia mengusung, sampai gerakan ”pokokya bukan Ahok”. Keriuhan tarik ulur kepentingan sampai pada inventarisasi sejumlah nama kepala daerah yang dinilai sukses secara politik, dicintai rakyat, berhasil membangun daerah, dan mempunyai ”nilai jual” tinggi. Mereka diseret masuk ke pusaran arus Pilgub DKI. Manajemen konflik dijalankan. Ahok ”dibentur- benturkan” dengan tokoh-tokoh ”yang dianggap baik dan berhasil”, misalnya dengan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Seolah-olah terekomendasikan bahwa untuk mengalahkan Ahok, harus ”dicarikan lawan yang seimbang”. Elite politik lupa, ketika mereka sibuk mencarikan lawan tanding, dan yang muncul adalah tokohtokoh baik, berhasil memimpin wilayah, dicintai rakyat, dan mampu membawa perubahan, mereka secara tidak sadar mengakui bahwa kelas Ahok setara dengan para tokoh tersebut. Mungkin mereka tidak menyadari, atau sebenarnya paham, namun kepentingan politiklah yang membuat tidak sadar. Pilihan Rasional Logikanya, kalau Ahok dianggap setara dengan para tokoh yang diusung untuk jadi tandingan, hal itu berarti ”salah satu dari mereka harus dimatikan”. Dan, boleh jadi ini bukan logika politik para elite, bahwa Indonesia akan menjadi lebih baik ketika banyak pemimpin yang baik, berhasil, dan dicintai rakyat seperti Risma, Ridwan Kamil, dan Ahok. Dalam logika berpikir umum, sebuah pilihan tentu didasari oleh pikiran rasional. Ukuran rasionalitas adalah norma umum yang berlaku tentang baik buruk, benar salah, indah tidak indah, atau etis tidak etis. Ukuran-ukuran ini, secara universal disepakai oleh sebagian besar masyarakat. Secara sederhana, meminjam istilah Weber, tindakan rasional berhubungan dengan pertimbangan yang sadar dan pilihan bahwa tindakan itu dinyatakan. Tindakan ini, dalam ranah Sosiologi dikembangkan oleh Coleman (1989) yang menyatakan bahwa pilihan rasional merupakan tindakan rasional dari individu atau aktor untuk melakukan suatu tindakan berdasarkan tujuan tertentu, dan tujuan itu ditentukan oleh nilai atau pilihan rasionalnya. Kalaulah pilihan rasional rakyat adalah pemimpin- pemimpin seperti Ahok, Risma, atau Ridwan Kamil, mengapa justru hal itu dianggap tidak rasional dengan cara menciptakan konflik di antara tokoh yang dipilih itu? Rasionalitas rakyat sungguh sederhana, mereka hanya ingin negara yang sudah 71 tahun merdeka ini menjadi lebih baik dalam segala bidang. Masyarakat sudah mulai pandai memilih mana pemimpin yang membawa kemaslahatan dan mana yang tidak. Jangan sampai kecerdasan itu dibodohkan dengan klaim stereotipe bahwa ”masyarakat belum siap berdemokrasi”. Masyarakat sudah siap berdemokrasi dengan pilihan-pilihan rasionalnya. Justru yang tampak tidak siap adalah elite politik, dengan pilihan yang semuanya berasionalisasi politis. Sebenarnya, pilihan rasional antara rakyat dan penggawa negara akan sejalan manakala muara pilihan politik itu rasional, demi kemaslahatan rakyat, bukan pilihan yang hanya dipolitisasi untuk tujuan sekelompok orang atau golongan. Betapa indah apabila justru berlangsung ”kloning” agar muncul banyak Ahok dan Risma yang lain di bumi Indonesia sebagai aliran-aliran atrinak sungai yang akan bertemu dalam satu muara kemaslahatan umat. ●